Padang – pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengubah pendekatan untuk memburu lebih banyak program pusat di tengah kesempitan fiskal daerah. Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy meminta seluruh organisasi perangkat daerah bergerak serempak, tidak lagi menunggu, dalam mengamankan program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Vasko menilai, peluang daerah kini sangat ditentukan oleh kesiapan proposal dan kekuatan kerja sama lintas sektor. Karena itu, menurut dia, Sumbar harus masuk dengan konsep yang tertata, dukungan yang jelas, dan desain program yang benar-benar terukur.
“pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, dan gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Vasko saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pola kerja pembangunan saat ini sudah berubah. Daerah yang paling siap dan memiliki rancangan matang, kata dia, akan lebih dulu dipertimbangkan untuk masuk dalam prioritas program nasional.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal. Mulai dari konsep, skema dukungan lintas sektor, sampai proposal yang terukur,” ujarnya.
Dorongan itu muncul di tengah kondisi APBD yang dinilai belum mampu menutup seluruh kebutuhan pembangunan. Menurut Vasko, keterlibatan aktif dalam PSN dan PKPN menjadi salah satu cara paling realistis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Sumbar.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan mengatakan pemerintah provinsi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk mempercepat pengelolaan program strategis nasional di daerah. Setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama, dengan dukungan perangkat daerah lain dan keterlibatan pemerintah kabupaten serta kota.
“ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” ujar Zefnihan.
Ia menargetkan skema kerja dan bentuk dukungan rampung pada akhir Mei 2026. Setelah itu, seluruh usulan akan dirangkum menjadi proposal untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, dengan harapan peluang Sumbar memperoleh program nasional pada 2027 semakin besar.
“Target kita jelas,Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” katanya.
Zefnihan menambahkan, dukungan yang disiapkan Pemprov Sumbar tidak hanya mencakup program fisik, tetapi juga nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera memetakan kebutuhan sesuai bidang masing-masing untuk kemudian dihimpun dalam proposal resmi yang akan diajukan ke pemerintah pusat.
