Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor selama 14 hari, terhitung mulai 26 Mei hingga 7 Juni 2024.
Keputusan ini diambil untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang membutuhkan penanganan cepat, serta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai pihak terkait.
“Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti perbaikan infrastruktur, normalisasi sungai, dan akses jalan asrama yang putus di SMA N 1 Sumbar,” jelas Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang Panjang, Winarno, seperti dikutip dari Kominfo pada Minggu (26/5/2024).
Winarno menyampaikan bahwa saat ini semua pengungsi yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin telah kembali ke rumah masing-masing.
Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan relokasi, masih menunggu verifikasi dari BNPB. Sementara itu, 4 KK yang rumahnya rusak berat telah mendapatkan tempat tinggal sementara yang disewakan oleh Pemko.
Lebih lanjut, Winarno menjelaskan bahwa terkait dengan jalan di SMA N 1 Sumbar di Kelurahan Sigando, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak provinsi terkait pembangunan jembatan yang lebih kokoh.
“Saat ini jembatannya hanya terbuat dari kayu dan kecil, sehingga membuat para siswa merasa was-was. Oleh karena itu, kami berharap Pemprov Sumbar dapat segera menindaklanjuti hal ini,” tuturnya.
Winarno menambahkan bahwa ke depan akan dipasang Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini di tiga titik sungai oleh BMKG.
“Pemasangan EWS diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiwa akibat bencana banjir bandang atau lahar dingin,” ungkapnya.
Rapat koordinasi (rakor) dengan BNPB dilakukan secara daring dengan sejumlah daerah yang terdampak bencana.
Selain diikuti Pemko Padang Panjang, rakor ini juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah terdampak bencana.
Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memberikan beberapa instruksi, antara lain normalisasi sungai, pemasangan EWS di sungai untuk memberikan peringatan dini, domilisi material batu andesit besar di sungai maupun di daerah yang tertimpa galodo, dan pembangunan sabo dam yang ditargetkan sebanyak delapan titik pada tahun ini.