Padang – Universitas Negeri Padang (UNP) menggeber rapat kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk Tahun anggaran 2027 di Auditorium UNP,Jumat (8/5). Forum ini sekaligus menjadi ajang UNP menyelaraskan langkah kampus dengan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional yang tengah dipacu pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Prof.Dr. Med. Setiawan, dr., membuka kegiatan tersebut. rapat itu dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Universitas, para dekan dan direktur, senior eksekutif, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan UNP.
Rektor UNP, Ir. Krismadinata, Ph.D., menegaskan kampusnya tengah menyiapkan tiga prioritas besar. Pertama, penyusunan program kerja 2027 yang lebih terarah dan berdampak. Kedua, penguatan kualitas sumber daya manusia, terutama dosen. Ketiga, mendorong lebih banyak lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
“Target kami seribu dosen bergelar doktor pada 2029 melalui skema beasiswa studi lanjut,” ujar Krismadinata. Ia juga menekankan pentingnya memperbesar peluang serapan lulusan agar lebih cepat masuk ke dunia kerja sesuai kompetensi mereka.
Setiawan dalam paparannya membawakan materi berjudul Arah kebijakan dan Strategi Diktisaintek Berdampak. Ia menjelaskan, materi itu merupakan ringkasan dari Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 yang disusun sejalan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Menurut dia,perguruan tinggi,termasuk UNP yang berstatus PTNBH,harus bergerak lebih adaptif agar kebijakan nasional benar-benar turun menjadi program yang nyata. Kebijakan, kata Setiawan, tak cukup berhenti pada dokumen, tetapi harus tercermin dalam langkah operasional kampus.
Ia juga menguraikan 11 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ukuran itu mencakup persentase lulusan yang bekerja atau melanjutkan studi dalam setahun setelah lulus, jumlah dosen dengan pengakuan internasional, publikasi bereputasi di Scopus dan WoS, hingga rasio luaran kerja sama kampus dengan industri dan perusahaan rintisan.
Setiawan turut menyoroti enam tantangan besar pendidikan tinggi nasional. Di antaranya, otonomi perguruan tinggi yang belum sepenuhnya luas, hasil riset yang belum banyak memberi dampak, relasi kampus dan industri yang masih lemah, skema pendanaan APBN yang kaku, kesenjangan mutu antardaerah, serta dukungan untuk riset fundamental jangka panjang yang masih terbatas.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkap rendahnya daya tarik Indonesia bagi mahasiswa asing. Berdasarkan indeks Tertiary Inbound Mobility UNESCO 2023, Indonesia hanya mencatat 0,1 persen dan berada di peringkat 114 dunia, tertinggal dari Vietnam dan Malaysia. Karena itu,kementerian mendorong pembentukan pusat pengelolaan mahasiswa asing serta penguatan kerja sama internasional.
program prioritas lain yang dipaparkan adalah Hilirisasi Riset: Technopreneurs. Program ini ditargetkan berjalan hingga 2029 dengan sasaran membentuk 4.512 startup, menyerap sekitar 1,75 juta tenaga kerja, dan memberi kontribusi Rp192,8 triliun terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Tahap awalnya akan dimulai melalui proyek percontohan di delapan daerah.
Menutup kegiatan, Setiawan berharap UNP segera menindaklanjuti arah kebijakan dan program yang telah dipaparkan. Ia menegaskan perguruan tinggi perlu hadir dengan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
