Kabupaten Bandung – Pemerintah berupaya membuat angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lebih terjangkau bagi masyarakat. Inovasi produk dan skema pembiayaan yang lebih murah menjadi salah satu solusi.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menegaskan bahwa cicilan yang terjangkau adalah kunci bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
“Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini kan yang penting kan cicilannya. Jadi memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta,” ujarnya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung, rabu (27/8/2025).
Kementerian BUMN siap mendukung BTN dalam merumuskan aturan dan strategi untuk meningkatkan kinerja KPR bagi masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah (MBR).
Kartika menjelaskan, idealnya angsuran rumah tidak melebihi 30% dari penghasilan masyarakat.
“Karena kan kita tahu kalau dari daya beli misalnya orang punya penghasilan Rp5 juta gitu kan [perhitungan] bank itu kan 30 persen maksimum (penghasilan untuk cicilan), kan Rp1,5 juta. Artinya untuk kalau kita mau menjangkau lebih panjang penghasilan Rp4 juta, ya memang harus tenornya diperpanjang,” jelasnya.
Direktur Utama BTN, nixon LP napitupulu, menyatakan pihaknya tengah berupaya menurunkan angsuran bulanan dengan memperpanjang tenor KPR hingga 20-30 tahun.”Tenornya kita panjangin, 20-30 (tahun). Untuk kita [angsuran] bisa turun Rp100.000, Rp200.000 per bulan. Dan itu buat masyarakat bawah itu, kan sesuatu banget dengan angsuran yang turun sejauh itu. Sehingga dengan cara itu kita bisa harapkan penjualan bisa naik, itu yang lagi kita kerjakan,” ungkapnya.
BTN juga berupaya memangkas biaya-biaya awal yang ditanggung konsumen saat proses KPR.
Pemerintah juga menghapuskan PPN dan biaya BPHTB untuk mempermudah kepemilikan rumah.
Plt Direktur Utama Perum Perumnas, Tambok Setyawati, menilai prospek KPR subsidi maupun non-subsidi sangat tinggi, namun perlu inovasi produk keuangan dari perbankan. Ia berharap BTN segera merampungkan produk pembiayaan KPR yang kompetitif dan mudah diakses masyarakat.
Kartika menambahkan, pemerintah juga akan menyesuaikan harga rumah subsidi agar tidak terlalu jauh dengan harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan menengah.
“Yang memang kita harap kan memang nanti Pelan-pelan juga harga subsidi ini juga harus naik juga pelan-pelan ya. Karena kan yang subsidi sekarang Rp166 juta. Itu kita juga lagi usulkan ya supaya agak ada penyesuaian karena memang secara nilai material, bahan baku, segala macam memang sudah enggak memadai,” jelasnya.
