Jakarta- Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengkritik rendahnya realisasi stimulus pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Rendahnya penyaluran kredit modal kerja disebabkan tidak adanya pendampingan pemerintah kepada para pelaku UMKM. Hal ini membuat UMKM kesulitan dalam mengakses modal kerja dari perbankan.
Enny mengatakan persoalan pendamping tersebut mestinya bisa diselesaikan lebih dahulu.
“Kalau usaha itu bisa dibiayai dengan biaya yang lebih efisien, tidak mungkin pelaku UMKM berani ambil hutang dari bunga yang lebih tinggi. Bahkan pedangan pasar itu ambil di rentenir yang bunganya per hari. Belum sampai rumah mereka harus menyetor,” ujar Enny.
Diketahui pemerintah menyiapkan stimulus bagi UMKM dengan anggaran sebesar RP123,46 Triliun.
Namun pada 9 Juli 2020 Kementrian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat penyalurannya baru Rp8,42 Triliun atau 6,82 persen dari anggaran.
Asisten Deputi Permodalan Kemenkop UKM Fixy menuturkan masalah permodalan UMKM tidak hanya dari masalah pendampingan saja.
Fixy mengungkapkan walaupun Kemenkop UKM memang mempunyai tugas melakukan pendampingan. Namun kapasitas dari sumber yang dimiliki sangat terbatas.
“Kementrian Koperasi yang mengurusi 63 juta UMKM itu anggaran kementrian kami tidak pernah sampai Rp1 Triliun. Rp1 triliun itu zamannya Pak Syarif Hasan pernah beberapa tahun yang lalu,” Tutupnya.
Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.
