Padang – Pemerintah Kota Padang terus berupaya menstabilkan harga bahan pokok, terutama beras, melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Langkah ini ditempuh sebagai respons terhadap data inflasi yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang pada rapat koordinasi di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (11/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Pimpinan Bulog Sumatera Barat, Darma Wijaya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Andi, serta Statistisi ahli Muda BPS Kota Padang, Riska Febrina.
Data inflasi yang dipaparkan Riska Febrina menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,35 persen antara Agustus dan Juli.
Inflasi year to date (dibandingkan Desember 2024) mencapai 2,32 persen, sementara inflasi year on year (dibandingkan Agustus 2024) berada di angka 2,53 persen.
beras menjadi salah satu komoditas penyumbang utama inflasi bulanan, bersama dengan bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan.
Sementara inflasi tahunan dipengaruhi oleh emas perhiasan, bawang merah, mobil, kontrakan rumah, dan tarif air PDAM.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Andi, menekankan pentingnya kolaborasi untuk menekan laju inflasi.
BI juga memberikan bantuan operasional kepada Bulog untuk kegiatan angkut barang, dengan harapan dapat memangkas biaya logistik dan menstabilkan harga jual.
wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjelaskan bahwa GPM merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Kementerian dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Pertanian. Awalnya GPM hanya dilakukan di 11 kecamatan, namun kini diperluas ke 104 kelurahan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Pasar murah ini tidak hanya berfungsi untuk menekan harga, tetapi juga sebagai alat kontrol harga pasar,” tegas Maigus.
Selain itu,Pemkot Padang juga mendorong pemanfaatan pekarangan rumah melalui kelompok-kelompok tani dengan dukungan dari anggota DPR RI dan Dinas Pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara mandiri.
