Jakarta – Pemerintah berupaya keras mencegah terulangnya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
Salah satu langkahnya adalah meminta data dari Badan Usaha (BU) swasta. Data ini akan digunakan untuk mengatur kuota BBM tahun depan.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan pengaturan kuota bertujuan memastikan ketersediaan stok di SPBU swasta hingga akhir tahun. SPBU yang dimaksud seperti Shell Indonesia dan BP AKR.
“Data ini akan kami manfaatkan untuk penetapan kuota 2026, sehingga permasalahan serupa di 2025 tidak terulang,” tegas Laode dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10).
Beberapa SPBU swasta memang mengalami kelangkaan stok dalam beberapa bulan terakhir.
Shell Indonesia melaporkan kekurangan stok sejak Agustus 2025. Bahkan, hanya 5 dari 197 SPBU mereka yang masih memiliki stok, itupun sangat terbatas.
“Yang menjual bensin hanya tinggal 5 SPBU, di luar Jakarta. Kami perkirakan besok sudah habis total. kami benar-benar mengalami stock out untuk BBM jenis bensin,” ungkap President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian.
BP AKR juga mengalami kondisi serupa. stok mereka diperkirakan hanya bertahan hingga pertengahan atau akhir bulan ini, dan hanya tersedia di beberapa lokasi.
“Akhir bulan ini sudah habis,” lapor Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura kepada Komisi XII.
Sementara itu, perwakilan PT Vivo Energy Indonesia menyatakan stok BBM yang tersisa di SPBU mereka hanya jenis RON 92. Stok ini diperkirakan akan habis pada pertengahan Oktober.
“Vivo memiliki 44 SPBU, semuanya di Jabodetabek. saat ini hanya RON 92 yang akan habis di pertengahan Oktober. RON 90 dan 95 sudah habis,” ujar perwakilan Vivo.
