jakarta – Pemerintah pusat dan daerah bersinergi mempercepat pemulihan wilayah Sumatera pasca bencana hidrometeorologi. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),Mahyeldi Ansharullah,hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (15/1/2026), dipimpin langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Hadir pula sejumlah menteri koordinator, menteri kabinet, kepala lembaga, serta para gubernur wilayah terdampak bencana, termasuk Gubernur Aceh Muzakir manaf dan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, Sumbar menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pemulihan relatif paling cepat.
“dari hasil pengecekan dan rapat dengan kepala daerah, Sumatera Barat relatif paling cepat pulih,” ujar Tito.
Ia menambahkan, pemerintahan berjalan normal, RSUD beroperasi, pasokan energi dan komunikasi stabil, dan aktivitas ekonomi mulai menggeliat.
Meski demikian, Mendagri menekankan masih ada sejumlah daerah di Sumbar yang membutuhkan penanganan lebih serius, terutama pada sektor pendidikan, akses jalan, serta pemulihan kawasan wisata dan daerah aliran sungai.
Gubernur Mahyeldi melaporkan kondisi terkini penanganan pascabencana di Sumbar. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, 16 daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
“Bencana yang terjadi telah berdampak pada 307.936 jiwa masyarakat Sumatera Barat,” ungkap Mahyeldi.
Ia merinci,264 jiwa meninggal dunia,72 orang hilang,401 orang luka-luka,dan 10.854 jiwa sempat mengungsi.
Total nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian diperkirakan sebesar Rp17,91 triliun. Sehingga, nilai keseluruhan dampak mencapai Rp33,55 triliun.
“Seluruh data tersebut telah kami tuangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana (R3P) dan sudah kami serahkan secara resmi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam mempercepat pemulihan.
Ia menyebut,dari tenggat waktu 90 hari yang diberikan Pemerintah pusat untuk penyusunan R3P,Sumbar mampu menyelesaikannya hanya dalam 18 hari.
“Ini menjadi bukti keseriusan dan kesiapan kami di daerah untuk bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat provinsi yang dipimpin langsung Mendagri di Padang,12 dari 16 daerah terdampak telah berangsur pulih. Sementara empat daerah masih memerlukan penanganan intensif, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
Rakor Satgas ini merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Wilayah Sumatera.
