Padang – Nasib ribuan pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah rencana perampingan perusahaan pelat merah.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa integrasi ribuan entitas menjadi sekitar 250 perusahaan melalui skema merger dan holding tidak boleh memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat dalam pertemuan dengan awak media di Damar Shaker, kawasan Pantai Padang, Minggu (2/8/2026).
Ia menekankan bahwa restrukturisasi di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) wajib dijalankan secara transparan dan profesional tanpa mengabaikan perlindungan hak pegawai.
Menurut Rahmat, langkah strategis ini memang bertujuan menciptakan korporasi negara yang lebih lincah, namun efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar pemangkasan anggaran.
“Efisiensi adalah tugas berat yang menuntut tata kelola profesional dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Politisi tersebut menilai transformasi pada Holding Pertamina akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan penataan BUMN secara nasional.
Ia juga menyatakan bahwa efektivitas penyederhanaan struktur ini menjadi kunci bagi Danantara dalam memenuhi ekspektasi Presiden.
DPR RI berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip good corporate governance (GCG).
Rahmat berharap perampingan organisasi nantinya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik serta menciptakan BUMN yang berdaya saing global.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kontribusi ekonomi BUMN tidak boleh dipisahkan dari kesejahteraan para pekerjanya.
