Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat saleh, menyoroti peran krusial pers dalam mengawal isu kedaulatan pangan dan kesejahteraan sektor agraris di Indonesia.Hal ini disampaikan Rahmat dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Senin (9/2/2026).
Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab moral sebagai jembatan informasi antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.
Rahmat menekankan bagaimana narasi media dapat memengaruhi kehidupan petani, nelayan, dan masyarakat pesisir.
“Tanpa pengawasan dari media, kebijakan-kebijakan besar di sektor pertanian akan berpotensi kehilangan arah,” ujarnya.
Rahmat menilai jurnalisme yang kritis namun konstruktif sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi subsidi pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran.
“Pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan pilar pengawasan yang memastikan suara petani di pelosok terdengar hingga ke pusat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, banyak persoalan di tingkat akar rumput, seperti fluktuasi harga gabah dan kendala irigasi, yang baru mendapat perhatian serius setelah diberitakan secara luas oleh media massa.
“Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan-laporan jurnalistik yang mendalam. Seringkali, data di atas kertas berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar. Di sinilah pers hadir untuk meluruskan persepsi tersebut,” kata Rahmat.
Menghadapi tantangan kompleks seperti krisis iklim dan alih fungsi lahan, Rahmat berharap pers mampu mengedukasi publik tentang pentingnya regenerasi petani.
“Saya berharap rekan-rekan media terus menyuarakan urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya merayakan angka swasembada, tetapi abai terhadap kesejahteraan orang-orang yang mencangkul di tanah tersebut,” imbuhnya.
Rahmat juga mengajak pers untuk tetap objektif dalam mengawal data stok pangan nasional agar tidak terjadi simpang siur informasi yang dapat dimanfaatkan oleh spekulan.
Ia mengapresiasi para jurnalis yang konsisten meliput sektor-sektor vital bagi ketahanan nasional, meskipun kurang “seksi” secara komersial.
“Sinergi antara legislatif dan media harus diperkuat demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,khususnya di sektor pangan dan lingkungan hidup,” pungkasnya.
