Tutup
PerbankanPolitik

Menkeu Selidiki Alphard, KPK Dilibatkan, Dugaan Gratifikasi Mencuat

315
×

Menkeu Selidiki Alphard, KPK Dilibatkan, Dugaan Gratifikasi Mencuat

Sebarkan artikel ini
purbaya-tahu-identitas-pejabat-kemenkeu-terkait-alphard,-segera-ke-kpk
Purbaya Tahu Identitas Pejabat Kemenkeu Terkait Alphard, Segera ke KPK

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal dugaan gratifikasi mobil mewah alphard yang menyeret pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menkeu Purbaya menyatakan akan segera berkonsultasi dengan KPK untuk membahas laporan tersebut.

“Nanti saya diskusi dengan KPK seperti apa,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Purbaya menegaskan akan melihat fakta kasus ini secara objektif dan berkoordinasi dengan KPK.

“Kita kan melihat dari pejabat terkait secara fair, betul enggak seperti itu,” katanya.

Menkeu juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang sengaja mengembuskan isu ini.

Menurutnya, informasi ini muncul di tengah rencana penarikan pejabat terkait ke jajaran manajemen Kemenkeu.

“Ada beberapa kalangan yang sengaja mengembuskan itu, karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kementerian Keuangan, tapi sepertinya ada yang enggak setuju, sehingga mulai mengembuskan seperti itu. Tapi kan kita lihat case-nya seperti apa,” ungkap Purbaya.

Sebelumnya, himpunan Aktivis Milenial Indonesia melaporkan dugaan pemberian mobil Toyota Alphard kepada pejabat Kemenkeu berinisial RLM oleh pihak swasta ke KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui proses verifikasi dan analisis.

“Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan,” kata Budi.

KPK menegaskan laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk penting dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Tindak lanjut laporan dapat berujung pada langkah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.