Jakarta – Konfederasi Serikat pekerja Nusantara (KSPN) mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India.
KSPN menilai impor yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara itu tidak tepat dan tidak mencerminkan semangat nasionalisme.
Presiden KSPN, Ristadi, menyatakan alasan ketidakmampuan industri dalam negeri memproduksi pikap tidak masuk akal.
“Industri otomotif dalam negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan per tahun,” tegas Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2).
Menurutnya, impor ini akan merugikan ekonomi nasional dan berpotensi menyebabkan PHK.
“Di mana rasa nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, dan mencegah PHK?” tanyanya.
Ristadi juga mempertanyakan alasan impor pikap 4×4 yang dianggap lebih sesuai untuk medan pertanian pedesaan. Ia menilai pikap buatan dalam negeri sudah mumpuni.
“Apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pikap 4×4? Setahu kami, mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah pikap 4×2 produksi dalam negeri, dan selama ini baik-baik saja,” ujarnya.
alasan harga pikap impor lebih murah juga dianggap tidak logis karena belum ada produksi pikap 4×4 dalam negeri sebagai pembanding.
“Setahu kami belum ada kendaraan pikap 4×4 yang diproduksi industri dalam negeri. Lalu, kendaraan dari mana yang dijadikan pembanding harga?” kata Ristadi.
PT agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit pikap dari India tahun ini untuk mendukung program Koperasi desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Rencana impor meliputi 35 ribu unit pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4×4 dari Tata Motors, dan 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan sudah tiba di Indonesia.
Agrinas ditunjuk sebagai pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah putih melalui Instruksi Presiden (inpres) nomor 17 tahun 2025. Kendaraan impor akan digunakan untuk mendukung operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah.
Program Kopdes Merah Putih bertujuan memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.
Wacana impor ini menuai kritik karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.
