Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi nasional guna menjaga produksi pangan menjelang antisipasi musim kemarau 2026.
Anggaran itu merupakan bagian dari total Rp12 triliun yang didistribusikan untuk sektor pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi tersebut difokuskan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur irigasi di berbagai daerah sentra produksi.
“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” ujar Amran dalam Rapat koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kementerian Pertanian, Senin (20/4).
Ia menegaskan distribusi anggaran tidak dilakukan secara merata, melainkan berbasis potensi wilayah serta tingkat kesiapan dan respons pemerintah daerah.
“Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah.Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.
Dalam rapat itu, Kementan mengumpulkan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memastikan koordinasi program berjalan optimal di tingkat daerah.
Amran menekankan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci percepatan implementasi program, terutama dalam penguatan irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian.
Program irigasi yang disiapkan mencakup rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan, serta pompanisasi dengan cakupan hingga 1,5 juta hektare.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, khususnya di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.
Di sisi produksi, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas areal tanam.
Bantuan benih tahan kekeringan juga terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, terutama di lahan kering.
Amran memastikan kondisi produksi dan cadangan pangan nasional saat ini masih aman. Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyebut dalam waktu dekat cadangan beras diperkirakan mencapai 5 juta ton.
“Tiga hari ke depan, empat hari ke depan (stok beras pemerintah) mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan standing crop mencapai sekitar 11 juta ton, sementara cadangan di sektor rumah tangga dan hotel, restoran, serta kafe (horeka) sekitar 12,5 juta ton.
“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Artinya lebih dari cukup,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada tanaman pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp9,95 triliun untuk pengembangan sektor perkebunan pada periode 2026-2027.
Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare.
Namun demikian, Amran mengingatkan keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan.
“Sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya program yang belum berjalan optimal meski anggaran telah tersedia dan meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawal implementasi di lapangan.
“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” kata Amran.
