Jakarta – Indonesia memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian global dengan strategi diversifikasi sumber pasokan dan mengurangi ketergantungan pada kawasan tertentu.
Langkah itu dilakukan melalui perluasan kerja sama pasokan energi dengan berbagai negara, seperti Nigeria, Gabon, dan negara alternatif lainnya, guna memastikan keamanan pasokan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, Selasa (21/4).
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.
di sektor hilir, pemerintah juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui kenaikan mandatori pencampuran biodiesel.
Kebijakan itu diharapkan dapat menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan bauran energi yang beragam turut menjaga stabilitas harga agar fluktuasi harga komoditas global tidak langsung berdampak kepada masyarakat.
Penguatan juga dilakukan di sektor pangan dan pupuk melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Indonesia bahkan mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara. Langkah ini menjadi bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, untuk memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat.
Ke depan,indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Target itu didukung penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu langkah strategis nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 juga dilakukan melalui upaya aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Progress (OECD), yang sekaligus menjadi langkah percepatan transformasi menuju negara maju.
Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi agar sesuai dengan praktik terbaik internasional, sehingga meningkatkan daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor.
Upaya itu juga diyakini akan mendorong masuknya investasi berkualitas,memperdalam perdagangan,memperluas akses pasar,hingga memperkuat kolaborasi teknologi.
“Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Airlangga.
Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah menunjukkan kemajuan signifikan. Setelah penyerahan Memorandum Awal, Indonesia kini masuk fase peninjauan teknis yang menjadi tahap intensif dan membutuhkan koordinasi kuat antarkementerian/lembaga, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.
Ke depan, proses itu akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah untuk mendukung implementasi reformasi prioritas.
Aksesi Indonesia ke OECD juga merupakan upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya yang langsung terhadap dunia usaha di Indonesia.
Karena itu,pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat pemahaman,meningkatkan koordinasi,dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi tersebut.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi OECD.
Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri guna mendukung reformasi yang lebih inklusif dan berdampak.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway, antara lain dengan memberikan penguatan kelembagaan desain tim nasional (PMO unit), peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu british Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.
