Padang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menggelar rapat pembahasan Master Plan Drainase sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan air di Kota Padang.
Rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Padang Fadly Amran itu berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (29/4/2026), dan dihadiri konsultan perencana serta pihak teknis terkait.
Dalam rapat tersebut, dibahas secara komprehensif rencana induk sistem drainase Kota Padang yang mencakup pemetaan wilayah rawan genangan.Pemetaan itu terbagi dalam 50 zona dengan total 224 saluran primer dan sekunder, yang dilengkapi dengan sistem daerah aliran drainase.
Fadly Amran menyampaikan penyusunan Master Plan Drainase merupakan bagian dari Program Unggulan pemerintah Kota Padang, khususnya dalam pengendalian banjir terpadu di Kota Padang.
“Kita bersyukur karena dari kementerian kita mendapatkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sehingga untuk penanganan di hulu penyebab banjir, mudah-mudahan bisa tertangani dalam dua tahun ke depan,” ujarnya.
Fadly Amran menegaskan master plan drainase yang sedang disusun harus menjadi acuan utama dalam penanganan banjir di Kota Padang selama empat tahun ke depan. Karena itu, ia meminta konsultan menyusun dokumen secara detail dan komprehensif.
“Mulai dari kolam retensi, peta wilayah, hingga integrasi dengan penanganan bencana harus tergambar jelas. Tidak ada satupun kealpaan data, dan tidak ada lagi kajian di luar dokumen ini,” tegasnya.
Fadly Amran berharap penyusunan master plan drainase yang matang dan terintegrasi ini dapat membuat penanganan banjir di Kota Padang berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Terima kasih kepada para konsultan dan seluruh pihak teknis yang telah bekerja dan berkontribusi dalam penyusunan master plan ini. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut hingga tahap implementasi nanti,” tutupnya.
