Padang – Pemerintah Kota Padang memastikan dua siswa madrasah yang sempat terhambat biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan. Pemkot bergerak setelah menerima laporan bahwa keduanya kesulitan mengikuti pelajaran karena menunggak uang sekolah dan belum memiliki seragam.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan, kendala ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak putus sekolah. Wali Kota Padang Fadly Amran pun langsung meminta jajarannya turun mengecek kondisi para siswa itu di lapangan.
Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova mengatakan,penanganan kasus tersebut dilakukan Sekretaris Disdikbud bersama Kepala Bidang SMP. Bantuan kemudian disalurkan langsung kepada dua siswa itu di panti asuhan tempat mereka tinggal.
Penyerahan bantuan itu turut disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi,Jumat (8/5/2026). Kehadiran Ombudsman disebut menjadi bagian dari pengawasan agar pelayanan publik berjalan terbuka dan akuntabel.Selain bantuan, Pemko Padang juga menyiapkan sekolah baru untuk kedua pelajar tersebut sesuai permintaan mereka. Langkah itu diambil agar keduanya dapat kembali belajar tanpa terbebani persoalan administrasi maupun biaya.
“Prinsipnya, sesuai Progul Padang Juara dan perintah Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Bahkan kita ingin menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) hingga titik nol,” kata Yopi, sabtu (9/5/2026).
Disdikbud Padang menilai kasus ini perlu menjadi pengingat bagi sekolah dan orang tua untuk lebih cepat berkomunikasi ketika muncul masalah dalam proses pendidikan. Dengan begitu, hambatan biaya tidak berkembang menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak di Kota Padang.
