Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kian memantapkan arah pembangunan daerah dengan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu poros utama. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kebijakan itu bukan sekadar program sektoral, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernuran, Selasa (11/5/2026). Dalam pertemuan itu, hadir pula pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual, disertai jajaran OPD pemprov Sumbar, OJK, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, serta instansi vertikal terkait.mahyeldi menegaskan, penguatan ekonomi syariah telah masuk ke dalam regulasi dan agenda kerja pemerintah daerah. Ia menyebut Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS) sebagai bukti keseriusan pemerintah provinsi.
“Penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Sepanjang 2025, Pemprov sumbar juga mendorong tumbuhnya ekosistem halal melalui sejumlah terobosan. Salah satunya penetapan kawasan Halal Life Style di lingkungan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kawasan ini disiapkan sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah sekaligus ruang pembinaan generasi muda.
Di lokasi tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program pembinaan keagamaan dan karakter, seperti Subuh Mubarok, itikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter. Kegiatan-kegiatan itu dirancang untuk memperkuat nilai religius sekaligus membangun ekosistem sosial yang mendukung ekonomi syariah.
Di sektor pariwisata, Sumbar juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Mahyeldi menyebut provinsi ini kini memiliki 566 desa wisata dan berhasil menembus tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Capaian itu, kata dia, ikut mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan yang bergerak seiring penguatan wisata halal dan budaya.
“Peningkatan kunjungan wisatawan terus terjadi seiring penguatan wisata halal dan budaya di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Dari sisi keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14 persen. Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga mencatat pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga yang signifikan, didukung lima kantor cabang serta 123 layanan syariah lainnya.
Tak hanya memperluas ekosistem, Pemprov Sumbar juga menyiapkan sumber pembiayaan baru. Mahyeldi mengungkapkan, pemerintah daerah tengah mematangkan penerbitan sukuk daerah sebagai opsi pendanaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
“Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.Di level nasional dan internasional, pemprov Sumbar turut menggenjot literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum. Pemerintah daerah aktif memanfaatkan ajang seperti Seminar wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), sekaligus mendorong Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pengembangan Zona KHAS, dan digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid maupun UMKM.
Mahyeldi menegaskan, seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menempatkan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal yang kuat di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat.
