Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto meminta pemerintah memangkas bunga kredit program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen. Ia menegaskan kebijakan itu harus segera dijalankan sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat prasejahtera.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5). Dalam kesempatan itu, ia menilai skema pembiayaan yang berlaku masih jauh dari adil karena justru lebih membebani pelaku usaha kecil ketimbang kelompok bermodal besar.
“ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian menyoroti ketimpangan akses pembiayaan di Indonesia. Menurut dia, pengusaha besar bisa memperoleh bunga pinjaman bank sekitar 9 hingga 10 persen, sementara masyarakat miskin justru dibebani bunga jauh lebih tinggi.
“Orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” ujarnya sambil menyapa CEO danantara Rosan Roeslani yang hadir dalam acara tersebut.
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakadilan semacam itu terus berlangsung. Karena itu, bunga kredit bagi keluarga prasejahtera harus ditekan serendah mungkin agar lebih ringan dijangkau.
Selain menyoroti bunga kredit, Prabowo meminta pembenahan sistem pembiayaan nasional dilakukan terus-menerus. Ia menekankan bahwa ukuran yang dipakai pemerintah bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang harus berakar pada Pancasila dan UUD 1945.
“Terus menerus kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti perlunya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha. Ia menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memangkas birokrasi yang dinilai menghambat investasi dan aktivitas dunia usaha.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” kata Prabowo.Ia menambahkan, banyak pengusaha mengeluhkan proses izin yang kerap berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Untuk itu, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus deregulasi guna merapikan aturan yang tumpang tindih. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat layanan sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha.
Ia menegaskan pemerintah harus mendukung pengusaha yang bekerja dengan benar karena mereka berperan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengusaha yang melanggar aturan tetap akan ditertibkan.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa ruang fiskal pemerintah masih cukup untuk memperluas manfaat bagi masyarakat. Ia menyebut efisiensi dan perbaikan sistem sebagai kunci agar negara bisa memberi lebih banyak.
“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini,” kata Prabowo.
