Padang – Pemerintah Kota Padang menyiapkan anggaran Rp226 miliar untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana, dengan irigasi sebagai prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan lahan pertanian. Pekerjaan fisik permanen ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan Juli 2026.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan langkah ini diambil mengikuti arahan Wali Kota Padang Fadly Amran agar warga yang terdampak bisa segera kembali menikmati layanan infrastruktur secara normal. Ia menegaskan, pemulihan harus dilakukan cepat agar beban akibat bencana tidak terus dirasakan masyarakat.
“Tujuannya supaya masyarakat terdampak tidak merasakan lagi kondisi bencana sebelumnya, dan infrastruktur yang rusak bisa segera diperbaiki,” ujar Malvi, rabu (13/5/2026).
Dari total anggaran itu, 16 titik daerah irigasi masuk daftar penanganan permanen. Lokasi yang akan dikerjakan meliputi Bendung Limau Manis, rekonstruksi Bendung beringin di kawasan Lubuk Sarik, Beringin, dan Lubuk Hantu, serta Bendung D.I. Kapalo Hilalang, D.I. Sei Latung, dan D.I. Sei Guo.
Pemulihan juga menyasar Bendung Rasak Bungo, Bendung Koto Lalang, rekonstruksi Bendung Batu Busuk di Sungkai I dan Pasa Lalang, kemudian D.I. Lubuk Lagan,D.I. Guo atas, D.I. Lubuk Minturun, D.I.Lubuk Laweh, D.I.Lolo, dan D.I. Lolo 2.
Saat ini, Dinas PUPR masih menyelesaikan tahap perencanaan yang ditargetkan rampung pada akhir Mei. Setelah itu, proses pengadaan segera dimulai agar penandatanganan kontrak pekerjaan bisa dilakukan pada minggu kedua Juli.
Sebelum pekerjaan permanen dimulai, pemerintah kota lebih dulu menangani kerusakan secara sementara melalui skema Operasional dan Pemeliharaan (OP). Langkah ini ditempuh untuk menjaga aliran air tetap berfungsi sehingga suplai ke lahan pertanian tidak terputus selama masa transisi.
Selain sektor irigasi, dana pemulihan tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan jalan dan drainase. Pemkot Padang menempatkan pemulihan prasarana publik sebagai bagian dari upaya mengembalikan aktivitas warga dan mempercepat kebangkitan wilayah terdampak.
