Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang melarang praktik fotokopi e-KTP. Langkah ini dinilai sebagai upaya krusial dalam memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat di era digital.
Pria yang akrab disapa Kang Aher ini menyoroti tingginya risiko penyalahgunaan data akibat penggunaan salinan fisik selama ini. Ia menegaskan bahwa keamanan data masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Langkah Dukcapil ini sangat tepat karena perlindungan data pribadi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Praktik fotokopi e-KTP selama ini memiliki risiko penyalahgunaan yang cukup besar,” ujar Ahmad Heryawan, Minggu (31/5/2026).
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi telah mengarahkan instansi pemerintah maupun swasta untuk beralih menggunakan perangkat card reader. Teknologi ini memanfaatkan chip pada e-KTP agar proses verifikasi identitas jauh lebih akurat dan aman dibandingkan menggunakan fotokopi kertas.
Ahmad Heryawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, menekankan bahwa integrasi data digital antarinstansi merupakan kunci utama dalam reformasi birokrasi. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak perlu lagi dibebani kewajiban mengumpulkan dokumen fisik secara berulang.
“Ke depan, pelayanan publik harus bergerak menuju integrasi data digital otomatis sehingga masyarakat tidak lagi dibebani pengumpulan berulang dokumen administrasi,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKS ini mendorong berbagai sektor, mulai dari perbankan, kesehatan, hingga pendidikan, untuk segera melakukan penyesuaian sistem. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menekan celah kebocoran data sekaligus mendorong efisiensi layanan secara nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada penguatan sistem keamanan serta edukasi di setiap lembaga pelayanan. Transformasi digital dipandang sebagai kebutuhan masa depan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan aman bagi masyarakat.
