Kulon Progo – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas percepatan sertifikasi halal di desa wisata. Langkah strategis ini dinilai sebagai kunci untuk mendongkrak daya saing destinasi wisata di Indonesia.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyerahkan apresiasi tersebut secara simbolis kepada Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Minggu (31/5). Dalam momen tersebut, keduanya juga menyerahkan sertifikat halal secara langsung kepada sejumlah pelaku usaha.
Data BPJPH per 29 Mei 2026 mencatat sebanyak 31.548 sertifikat halal telah resmi diterbitkan. Capaian ini menyasar 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 1.116 desa wisata di 37 provinsi.
Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal menegaskan, sertifikasi halal bukan sekadar urusan administratif belaka. Menurutnya, program ini menjadi instrumen vital dalam memberdayakan ekonomi pelaku UMK.
“Halal itu kualitas, transparansi, dan kepercayaan. Ketika produk memiliki kepastian, maka kepercayaan wisatawan terhadap destinasi juga akan meningkat,” ujar Babe Haikal.
Ia menambahkan, upaya ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memposisikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Hal tersebut juga diproyeksikan mampu memperbaiki peringkat Indonesia dalam indeks pariwisata muslim global.
Menteri Widiyanti menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi ini demi pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Pihaknya berharap para pelaku usaha di desa wisata dapat merasakan dampak ekonomi nyata dari program sertifikasi tersebut.
Program ini sendiri merupakan kelanjutan dari proyek percontohan yang telah berjalan sejak 2025. Hingga akhir Mei 2026, kolaborasi Kemenpar dan BPJPH telah mencakup 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi.
Pemerintah diketahui telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,25 miliar melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sejak Oktober 2025. BPJPH pun terus mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan program ini guna menyambut implementasi Wajib Halal Oktober 2026.
