PADANG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang menyoroti masih banyaknya temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pengelolaan keuangan daerah. Catatan krusial ini disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Sekretaris Fraksi Demokrat, Mukhlis, mendesak Inspektorat dan Bagian Hukum segera melakukan pembinaan intensif kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai penting agar manajemen keuangan dapat dibenahi dan tidak terus menjadi beban bagi tata kelola pemerintah kota.
Terkait kinerja belanja, Fraksi Demokrat menemukan banyak OPD belum mampu merealisasikan anggaran hingga 90 persen, terutama pada sektor belanja barang dan jasa. Masalah seperti gagal tender, perubahan harga satuan, hingga perencanaan yang kurang matang disinyalir menjadi pemicu rendahnya serapan anggaran tersebut.
“Kami menyarankan Pemerintah Kota Padang membina OPD agar menyusun perencanaan dan program dengan kajian yang lebih matang,” ujar Mukhlis. Ia menegaskan, rendahnya serapan anggaran berdampak buruk pada indikator kinerja utama yang pada akhirnya menghambat kualitas pelayanan publik.
Dalam aspek efektivitas, Fraksi Demokrat menilai kinerja program tahun 2025 belum maksimal, khususnya dalam pembinaan mental generasi muda. Masih maraknya kasus tawuran, narkotika, hingga perilaku menyimpang menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah belum menyentuh akar persoalan.
Selain isu mental, fraksi ini menuntut pembenahan serius pada infrastruktur fisik, terutama penanganan banjir dan normalisasi drainase. Menurut mereka, efektivitas harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
Sementara itu, Fraksi Demokrat mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyentuh angka Rp924 miliar. Namun, mereka menyayangkan masih adanya OPD yang mencatatkan kinerja di bawah 70 persen.
“Kami berharap Pemkot Padang memacu OPD yang belum optimal dan memberikan apresiasi atau reward bagi mereka yang berhasil mencapai target,” tegas Mukhlis. Keseimbangan antara pengawasan dan pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.
