Agam – Pemerintah Kabupaten Agam mendapat apresiasi dari Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera. Daerah ini dinilai sukses memangkas hambatan birokrasi dalam proses pemulihan pascabencana melalui inovasi koordinasi hibrida.
Kepala Posko Nasional, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menyebut langkah Pemkab Agam yang melibatkan Kantor Staf Presiden (KSP) serta ATR/BPN secara daring sebagai model yang patut dicontoh. Menurutnya, pendekatan lintas sektor tersebut terbukti sangat efisien dalam mempercepat pembahasan hunian tetap bagi warga terdampak.
“Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kabupaten dan kota lain yang memiliki kendala serupa dalam koordinasi lintas sektor,” ujar Wahyu dalam rapat evaluasi di Sumatera, Selasa (23/6).
Meski status pemulihan di Kabupaten Agam masih berada di kategori kuning, progres di lapangan dinilai sangat signifikan. Pemerintah daerah dianggap proaktif, terutama dalam menuntaskan persoalan lahan melalui pemanfaatan kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk lokasi hunian tetap.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi AR, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat. Baginya, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengoptimalkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak bisa segera pulih sepenuhnya,” tutur Lutfi.
Data Posko Nasional mencatat, sebanyak 39 dari 53 kabupaten/kota di Sumatera yang terdampak bencana telah kembali ke kondisi normal. Saat ini, Kabupaten Agam dan beberapa daerah lainnya masih dalam pengawasan ketat untuk memastikan target pemulihan tercapai sesuai jadwal.
