Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sukses memborong berbagai penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 di Auditorium Bank Mega, Senin (6/7/2026).
Provinsi ini berhasil mengamankan peringkat kedua nasional untuk kategori Rencana Aksi Daerah.
Prestasi tersebut juga diperkuat dengan raihan peringkat keempat pada kategori Inklusi Keuangan Syariah dan posisi kelima dalam kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah.
Selain apresiasi tersebut, Sumatera Barat kini mengantongi dukungan penuh dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk segera merilis Sukuk Daerah.
Penerbitan instrumen keuangan syariah ini nantinya akan menjadi opsi pendanaan alternatif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut deretan penghargaan ini sebagai bukti nyata konsistensi daerah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah.
Ia mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas implementasi ekonomi syariah di berbagai sektor.
Mahyeldi menambahkan bahwa prinsip ekonomi syariah sangat relevan dengan nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang senantiasa mengutamakan aspek keadilan dan kemaslahatan.
Menurutnya, penghargaan ini baru menjadi langkah awal untuk memperluas jangkauan ekonomi syariah demi menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Pemerintah provinsi kini tengah berupaya memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna merealisasikan target tersebut.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, mengungkapkan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya memicu inovasi serta kepemimpinan daerah di sektor ekonomi syariah.
KNEKS berharap kegiatan ini mampu menjadi katalisator bagi lahirnya berbagai model pembangunan ekonomi berbasis syariah di seluruh wilayah Indonesia.
Eksistensi Sumatera Barat sebagai pionir kebijakan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan kini semakin diakui di tingkat nasional.
Ajang ini sendiri berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan publik, penguatan ekonomi halal, serta peningkatan literasi keuangan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
