Jakarta – Pelaku usaha di Indonesia semakin menunjukkan kesadaran tinggi dalam mengurus sertifikasi halal melalui kanal digital Bank Muamalat hingga pertengahan tahun 2026.
Data internal perusahaan mencatat pertumbuhan volume transaksi pembayaran biaya pengurusan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melonjak 30,9 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu.
Tren positif ini turut tecermin dari frekuensi transaksi digital yang melesat tajam sebesar 49,1 persen secara tahunan.
Kesadaran para pelaku industri untuk melindungi konsumen melalui kepatuhan regulasi menjadi pendorong utama di balik dinamika tersebut.
Direktur Bank Muamalat, Ricky Rikardo Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mempermudah akses bagi seluruh pelaku industri halal nasional.
Menurut Ricky, pesatnya kemajuan teknologi digital di Indonesia merupakan modal besar yang menguntungkan bagi sektor keuangan syariah.
Bank Muamalat kini memposisikan sertifikasi halal sebagai pintu masuk strategis untuk mengintegrasikan layanan keuangan lain, mulai dari pembiayaan hingga pengelolaan dana syariah.
Strategi tersebut diambil sebagai langkah taktis perusahaan dalam merespons pertumbuhan gaya hidup halal yang kian masif di Tanah Air.
Demi memastikan ekosistem berjalan lancar, perusahaan memprioritaskan penguatan infrastruktur digital agar seluruh sistem terhubung secara mulus.
Ricky menambahkan, sinergi antara sertifikasi halal, digitalisasi, dan sistem keuangan adalah kunci krusial dalam mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.
Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan bagi masyarakat luas.
