Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menginstruksikan seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk memacu percepatan sertifikasi halal guna mendongkrak daya saing produk UMKM lokal.
Arahan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat yang berlangsung di Auditorium Gubernuran pada Selasa (4/8/2026).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, hadir langsung untuk memantau komitmen daerah dalam agenda strategis ini.
Menurut Mahyeldi, sertifikasi halal kini telah berkembang menjadi instrumen ekonomi yang krusial, bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban syariat semata.
Ia mendorong pembentukan ekosistem halal yang komprehensif, mencakup sektor industri, pariwisata, pusat kuliner, hingga penyediaan laboratorium halal.
Modal sosial masyarakat Minangkabau yang memegang teguh filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan target tersebut.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 yang terintegrasi langsung dengan RPJMD untuk mendukung pariwisata halal.
Hingga saat ini, sebanyak 72.385 pelaku usaha di Sumatera Barat tercatat telah berpartisipasi dengan total 246.332 produk yang sudah tersertifikasi halal.
Seluruh pemerintah kabupaten dan kota kini diwajibkan menjadikan program ini sebagai prioritas utama sebelum tenggat waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026.
Optimalisasi peran perguruan tinggi, sektor perbankan, serta BUMD diharapkan dapat memperluas jangkauan akses dan pemberdayaan bagi para pelaku usaha kecil.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Haikal Hasan mengingatkan bahwa posisi Indonesia saat ini masih tertahan di peringkat kedelapan dalam pasar industri halal global.
Ia menekankan bahwa produk berlabel halal dari luar negeri akan menjadi ancaman nyata bagi pasar UMKM lokal jika pelaku usaha tidak segera melakukan sertifikasi.
Pihak BPJPH mencatat peningkatan signifikan penerbitan sertifikat halal dari 600 ribu menjadi 3,3 juta per tahun, dengan target ambisius mencapai 7 juta sertifikat pada 2026.
Pemerintah pusat optimistis bahwa penguatan ekosistem halal mampu mendongkrak kontribusi ekonomi nasional hingga angka ribuan triliun rupiah di masa depan.
Mahyeldi berharap langkah percepatan ini dapat menjadikan Sumatera Barat sebagai role model nasional dalam pengembangan ekosistem halal yang berkelanjutan.
