JAKARTA – Pemerintah resmi melanjutkan program magang nasional bagi 150 ribu generasi Z pada semester II 2026 sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran. Inisiatif ini diproyeksikan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja muda agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia industri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa program ini telah menunjukkan efektivitas tinggi. Tingkat penyerapan kerja bagi lulusan program magang tercatat mencapai 60 persen.
Para peserta magang akan menjalani masa penempatan di berbagai perusahaan selama enam bulan. Selama periode tersebut, pemerintah memberikan dukungan insentif berupa upah kepada seluruh peserta.
Airlangga menjelaskan bahwa skema ini memberikan ruang bagi peserta untuk langsung diserap oleh perusahaan tempat mereka magang. Jika tidak, pengalaman kerja yang didapat menjadi modal kompetitif untuk mencari peluang di tempat lain.
Pemerintah juga memperluas jangkauan pelatihan vokasi sebagai pelengkap program magang. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk melibatkan 250 ribu pelajar dalam program vokasi tahun ini.
Langkah ini diambil untuk memastikan keterampilan angkatan kerja muda selaras dengan kebutuhan pasar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas penyerapan tenaga kerja nasional.
Realisasi investasi di Indonesia turut berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sepanjang semester I 2026, investasi berhasil menyerap 1,45 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Data pemerintah menunjukkan total penduduk yang bekerja saat ini mencapai 148,19 juta orang. Angka ini mencatatkan penambahan sebanyak 522 ribu orang dibanding periode sebelumnya.
Tingkat pengangguran terbuka nasional juga mengalami penurunan sebesar 24 ribu orang. Hingga Mei 2026, jumlah pengangguran berada di angka 7,22 juta jiwa.
Upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran tidak hanya bertumpu pada magang dan vokasi. Kebijakan hilirisasi industri dan dorongan investasi terus dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas.
Strategi komprehensif ini diharapkan dapat menekan rasio gini di Indonesia. Pemerintah berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja.
Di tingkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten juga mulai memperkuat program pendukung, seperti padat karya. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global.
Sinergi antara program nasional dan inisiatif daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Fokus utama tetap pada penciptaan ekosistem kerja yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.
