Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mendorong komitmen serius dari Bupati dan Wali Kota se-Sumbar dalam mengatasi permasalahan sampah yang tak kunjung usai.
Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait pembentukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, pada hari Senin (8/4/2024).
Kekhawatiran Mahyeldi terkait TPA di Sumbar yang sudah tidak mampu menampung sampah disampaikannya dalam kesempatan tersebut. TPA yang ada diprediksi hanya mampu menampung hingga akhir tahun 2023, namun kenyataannya longsor sebelum waktu tersebut.
“Masalah sampah tidak bisa kita lambat-lambat. TPA kita sudah tidak mampu lagi menampung sampah. Kita sudah perkirakan akhir tahun 2023 TPA ini tidak akan mampu lagi, tapi ternyata longsor sendiri,” ungkap Mahyeldi.
Upaya untuk mengatasi permasalahan sampah telah dilakukan Mahyeldi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta membuat komitmen bersama dengan bupati dan wali kota se-Sumbar sebelumnya. Namun, komitmen tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.
“Saya sudah ingatkan kepada Bupati dan Wali Kota untuk mencari alternatif masing-masing untuk menyelesaikan persoalan sampah. Tapi langkah nyatanya kan tidak bisa. Mungkin karena lahan sudah sempit, juga (ada) ditolak masyarakat,” kata Mahyeldi.
Pada kesempatan ini, Mahyeldi menekankan pentingnya komitmen dari para pemangku kepentingan, terutama Bupati dan Wali Kota, dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Ia menegaskan akan adanya sanksi jika komitmen penanganan sampah yang tertuang dalam PKS ini tidak dilaksanakan.
“Tapi kita harap apa yang ditandatangani pada hari ini. Ya yang kita komitmen pada hari ini. Ini betul-betul dilaksanakan. Ada sanksinya (jika) tidak dilaksanakan. Nanti kita evaluasi. Artinya kenapa ? (Jangan) capek saja kita mentandatangani (komitmen) ini, nanti dilapangan lain lagi ceritanya. Dalam rapat rakor ada, tapi ini tidak dijalankan,” tegas Mahyeldi.
