Jakarta – Wacana kenaikan tarif Transjabodetabek yang disebut-sebut bakal menyentuh angka Rp10.000 hingga Rp15.000 menjadi sorotan utama para komuter. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana penyesuaian tarif itu belum diputuskan secara final.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pihaknya bersikap sangat hati-hati dalam mengkaji kebijakan ini. Ia memastikan akan mempertimbangkan dampak jangka panjang agar masyarakat tidak kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi.
“Prinsipnya, pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar tidak membuat orang beralih ke kendaraan pribadi kembali,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2026).
Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tengah melakukan kajian mendalam untuk meningkatkan kualitas layanan. Langkah ini sejalan dengan rencana penambahan jumlah armada demi mendukung budaya transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.
Munculnya isu kenaikan tarif sendiri tidak terlepas dari beban subsidi yang semakin berat. Pemprov DKI saat ini tidak hanya membiayai operasional perjalanan, tetapi juga menanggung biaya pemeliharaan halte yang berada di luar wilayah Jakarta.
Sebagai ilustrasi, tarif rute Blok M-Soekarno Hatta yang saat ini dipatok Rp3.500 dinilai sudah tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Meski demikian, Pramono menjamin subsidi tetap akan diberikan agar tarif layanan tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas, akan ada beberapa penyesuaian yang diperlukan,” tegasnya.
Terkait beban subsidi dengan daerah penyangga, Pramono memilih untuk tidak memperdebatkan masalah tersebut. Fokus utama Pemprov DKI saat ini adalah memastikan kesinambungan layanan transportasi antardaerah tetap berjalan optimal bagi kebutuhan warga.
