Jakarta – sektor industri dalam negeri terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terhambatnya pasokan gas bumi dan kebijakan kuota Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (INAPLAS) menyoroti bahwa kondisi ini diperparah dengan serbuan produk impor yang semakin memukul daya saing industri lokal.
Sekretaris Jenderal INAPLAS, Fajar Budiono, mengungkapkan dua persoalan utama yang kini membebani pelaku industri. “Ada dua persoalan yaitu, pasokan dan harga. Pasokan gas turun karena adanya maintainance di sejumlah titik prioritas,sementara harga gas yang tinggi berpengaruh langsung terhadap harga jual,sehingga kita tidak bisa bersaing,” ungkap Fajar dalam keterangannya,Selasa (19/8/2025).
Fajar menjelaskan, pembatasan volume HGBT semakin memperburuk keadaan. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini membatasi pemanfaatan volume gas HGBT hanya sebesar 48 persen bagi pelanggan.
Penggunaan gas di atas kuota tersebut akan dikenakan surcharge sebesar 120% dari harga US$14,8 per MMBTU atau setara dengan US$17,8 per MMBTU. Skema ini, menurutnya, meningkatkan biaya produksi dan menghambat kemampuan industri untuk bersaing.
Lebih lanjut, Fajar menyoroti tekanan yang dihadapi industri plastik nasional akibat serbuan produk impor, terutama dari China. “Industri saat ini masih bertahan dari serbuan barang impor asal China, terutama bahan baku plastik. Dulu mereka masih menjadi importir, sekarang sudah beralih menjadi eksportir. Kita sudah kewalahan, apalagi harga barang dari china jauh lebih murah,” ujarnya.
Kondisi ini berdampak pada penurunan utilitas pabrik dalam negeri. Bahkan, beberapa perusahaan terpaksa menghentikan produksi karena tidak mampu bersaing. “Dampaknya, utilitas kita menurun, bahkan ada satu pabrik yang kini sudah berhenti produksi karena tidak mampu bersaing dengan produk dari China,” imbuhnya.Fajar memperingatkan bahwa pembatasan kuota gas dan harga yang tinggi akan menekan industri hilir. Jika tidak segera diatasi, industri hilir yang menopang banyak lapangan kerja akan terpuruk dan ketergantungan pada produk impor akan meningkat. “Saat ini utilitas sudah menurun, bahkan bisa semakin turun. Saat ini, sudah ada yang menghentikan produksi. Dalam waktu dekat industri hilir pasti terdampak, dan dalam jangka panjang impor dipastikan akan semakin meningkat,” tegasnya.
Menurut Fajar, kelangsungan produksi sangat bergantung pada kepastian pasokan gas.Tanpa pasokan energi yang memadai, pabrik akan berhenti beroperasi. “Jika produksi berhenti, perusahaan otomatis tidak mendapat pemasukan.Ujung-ujungnya pasti berakhir pada PHK. Tinggal menunggu waktu saja, karena hingga kini belum ada kepastian kapan pasokan akan kembali normal,” jelasnya.
Fajar juga mengingatkan bahwa jika semakin banyak pabrik berhenti beroperasi, implikasinya tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada potensi melemahnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian indonesia.
Oleh karena itu, Fajar berharap pemerintah segera turun tangan untuk memberikan kepastian. Ia menekankan bahwa data dan kebijakan yang diambil harus berdasarkan kondisi riil di lapangan. “faktanya, utilitas industri terus menurun dan PHK semakin banyak. Pemerintah diharapkan bisa melakukan pendataan dengan benar dan melakukan crosscheck,” pungkas Fajar pada Selasa (19/8/2025).
