Jakarta – Stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan fondasi yang kuat, salah satunya melalui penguatan Governance, Risk, adn Compliance (GRC). Hal ini mengemuka dalam forum OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025.Forum yang mengusung tema “Empowering teh GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience” ini digelar di jakarta pada Selasa (18/8). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan bahwa GRC bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan kebutuhan strategis. “Sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan ini,pemberdayaan ekosistem Governance,Risk,and Compliance (GRC) yang adaptif,kolaboratif,dan inklusif menjadi sebuah keniscayaan,” ujarnya.
Mahendra menjelaskan, pembangunan ekonomi berkelanjutan memerlukan integrasi antarsektor, regulasi responsif, kebijakan fiskal-moneter yang sinergis, serta penerapan GRC yang adaptif dan kolaboratif. Di era digitalisasi, menurut Mahendra, risiko baru seperti kejahatan siber dan fraud lintas batas menuntut tata kelola yang lebih terintegrasi. OJK berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai lembaga negara, LJK, dan asosiasi profesi GRC dalam memperkuat governance dan integritas sektor jasa keuangan.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menambahkan bahwa penguatan GRC merupakan pilar penting dalam mendukung Asta Cita, khususnya misi penguatan sektor jasa keuangan serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi. sophia menjelaskan, transformasi tata kelola menjadi salah satu strategi besar untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. “Dalam membangun ekosistem GRC yang kokoh, kita dapat belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani,” kata Sophia pada Selasa (18/8). Filosofi ini sejalan dengan nilai inti RGS yaitu Role Model, Guidance, dan Support, yang menekankan keteladanan integritas, peran fasilitator, dan budaya saling menopang demi keberhasilan bersama.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,Budi Prijono,menyampaikan bahwa diperlukan tata kelola kolaboratif lintas sektor agar pengendalian risiko,transparansi,dan akuntabilitas benar-benar menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju 2045. “Karena itu, BPK sangat mendorong adanya suatu penguatan GRC melalui tata kelola kolaboratif yang bukan hanya memerlukan sinergi internal antar satuan kerja, tetapi juga kemitraan lintas sektor dan partisipasi aktif di tataran global,” jelas Budi.
RGS 2025 menghadirkan dua sesi diskusi panel interaktif dengan narasumber ahli dari dalam dan luar negeri, serta sesi GRC insight. Para narasumber antara lain Edimon Ginting dari Asean Growth Bank (ADB), Jowil Plecerda dari ASEAN secretariat, Lee Jun Ho dari South Korea Financial Supervisory Service (FSS), Aviliani dari Indonesian Chamber of commerce and Industry, Beili Wong dari The Institute of Internal auditors, Nai Seng Wong dari Deloitte Southeast Asia, Jean Bouquot dari International Federation of Accountants (IFAC), dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Diskusi berfokus pada strategi penguatan tata kelola yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan pendalaman pasar keuangan, serta peran strategis GRC untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sesi GRC Insight menyoroti pandangan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bahwa prinsip GRC yang modern perlu didukung oleh integritas dan transformasi digital.
RGS 2025 juga menggelar Innovation Paper Competition yang diikuti oleh 585 peserta dari 242 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kompetisi ini menjadi bukti tingginya minat generasi muda dalam mengembangkan ide-ide inovatif terkait GRC.
Forum RGS 2025 dihadiri oleh sekitar 12 ribu peserta secara hybrid, termasuk para pimpinan lembaga jasa keuangan, Ketua Komisi XI DPR RI M. misbakhun,Kepala Eksekutif pengawas Inovasi Teknologi sektor Keuangan,Aset Keuangan Digital dan aset Kripto OJK Hasan Fawzi dan Ketua beserta Jajaran Anggota Badan Supervisi OJK.
