JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersiap menggenjot ekspor pupuk ke pasar global guna mengisi kekosongan pasokan akibat terganggunya jalur distribusi di Selat Hormuz, Timur Tengah. Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan internasional terhadap pupuk jenis urea yang produksinya menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan total ekspor pupuk sebanyak 1,5 juta ton dalam setahun ke depan. Keputusan ini didorong oleh gejolak global yang membuat banyak negara mengalami kesulitan pasokan, sehingga mereka beralih melirik Indonesia.
“Pemerintah India sudah menghubungi kami. Saya juga telah menerima surat dari pemerintah Filipina dan Australia. Mereka siap membeli dengan harga berapa pun,” ujar Sudaryono di Jakarta, Jumat.
Merespons peluang tersebut, pemerintah membatalkan rencana penutupan sejumlah pabrik pupuk dalam negeri. Sudaryono menegaskan, permintaan pasar global yang melonjak drastis membuat operasional pabrik-pabrik tersebut kembali krusial.
Meski peluang ekspor terbuka lebar, Sudaryono menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani domestik tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah memastikan distribusi untuk kebutuhan dalam negeri tidak akan dikurangi demi mengejar keuntungan ekspor.
“Kebutuhan pupuk petani dalam negeri pasti kita penuhi terlebih dahulu. Itu tidak akan kita utak-atik,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tersebut.
Senada dengan itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa kapasitas produksi nasional saat ini mencapai 8,8 juta ton secara operasional. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis di tengah lonjakan harga urea dunia yang melesat dari kisaran US$ 400 per ton menjadi US$ 800 per ton.
Rahmad menambahkan, meski target ekspor dipatok 1,5 juta ton, skema penyalurannya akan tetap fleksibel. Keputusan untuk melakukan ekspor hanya akan dilakukan setelah memastikan cadangan pupuk nasional dalam kondisi aman.
“Yang penting Indonesia aman dulu, baru ekspor,” kata Rahmad.
