NewsRegulasi

Inflasi Padang Panjang Capai 3,92 Persen, Pemda Diminta Fokus Kendalikan Harga Beras

×

Inflasi Padang Panjang Capai 3,92 Persen, Pemda Diminta Fokus Kendalikan Harga Beras

Sebarkan artikel ini

Padang PanjangInflasi di Kota Padang Panjang pada Juni 2024 mencapai 3,92 persen year-of-year (yoy) dan 0,22 persen month-to-month (mtm).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir Balaaw, mengapresiasi keberhasilan sejumlah daerah dalam mengendalikan inflasi pada dua tahun terakhir. “Namun ada beberapa daerah yang masih menemui kendala,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (8/7/2024).

Tomsi meminta kepala daerah untuk lebih fokus mengendalikan harga beras karena kerap mengalami kenaikan menjelang akhir tahun. “Dinas terkait di daerah harus melakukan terobosan kreatif dan legal untuk mengatasi kendala distribusi pupuk dan mengawasi perkembangan harga di lapangan,” tuturnya.

Pemerintah daerah juga diminta segera mengajukan data cetak sawah. “Saat ini sudah ada 48 kabupaten/kota yang mengusulkan,” ujar Tomsi.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Padang Panjang, Putra Dewangga, melaporkan bahwa harga 48 komoditas relatif stabil pada minggu pertama Juli 2024. Namun, 11 komoditas mengalami fluktuasi.

“Empat komoditas mengalami kenaikan, yaitu telur ayam kampung, cabai merah, terong, dan ikan kembung. Sementara tujuh komoditas turun, antara lain beras kualitas I dan II, daging ayam broiler, telur itik, cabai rawit, bawang merah, dan bawang daun,” jelas Dewangga.

Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.

News

Fadly Amran, bakal calon Walikota Padang, paparkan visi misinya di depan GRIB JAYA Sumbar. Ia mendapat dukungan penuh dari organisasi tersebut, termasuk rencana mengatasi tawuran remaja. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan Padang yang lebih baik dan sejahtera.

News

Deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Vasco, ditunda jelang pendaftaran ke KPU. Keputusan ini diambil agar Mahyeldi dan Audy Joinaldy dapat fokus menjalankan roda pemerintahan.