Bandung – Jawa Barat menawarkan peluang investasi besar. Gubernur Dedi Mulyadi menawarkan 104 proyek investasi senilai Rp186,29 triliun dalam West Java Investment Summit (WJIS) 2025.
Acara yang berlangsung di Bandung, Jumat (14/11/2025), itu mengklaim telah menarik perhatian ratusan calon investor.
Dedi Mulyadi menjelaskan, penawaran tersebut terdiri dari 41 proyek siap ditawarkan (ready to offer) dan 63 proyek potensi investasi baru.
“Hari ini relatif tinggi ya investasi di Jawa Barat,” kata Dedi. Ia menambahkan, hal ini terjadi karena kemudahan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk investor dari Tiongkok.
Kepercayaan menjadi kunci utama menarik minat investor. Bahkan, seorang investor mengajak 40 calon investor lain untuk hadir dalam forum WJIS.
“Bagi saya itu baik, dan itu terjadi karena adanya kepercayaan. Kepercayaan itu melahirkan kewenangan mereka untuk berusaha,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.
Pemprov Jabar, lanjut Dedi, selalu hadir untuk memastikan kelancaran investasi, termasuk urusan teknis di lapangan.
“Itu semua dibuat terkoneksi dengan baik. Investasi harus berjalan, alam harus dijaga, jalan-jalan harus terpakai,” tegasnya.
Dedi memahami kerumitan investor dalam menanamkan modal di Jabar. Ia ingin menjadi solusi hambatan investasi.
“Saya itu buldoser, saya bereskan semua hambatan investasi. Kalau enggak ada pemimpin yang nyelesaikan, investasi di kita ini stres, Pak. Capek, rumit,” katanya.
Investasi yang ditawarkan meliputi berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, agribisnis, hingga agriculture.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTS) mencatat, realisasi investasi Jabar telah mencapai Rp218 triliun dari target Rp271 triliun tahun 2025.
Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jabar, Dedi Taufik, berharap one on one meeting dalam WJIS 2025 dapat menjadi kesempatan bagi para investor untuk merealisasikan investasinya.
Dinas PMPTSP Provinsi Jabar juga mencatat, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 13 persen terhadap ekonomi nasional dan 23 persen dibandingkan provinsi lain di Jawa.
