Jakarta – Anggaran jumbo program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun untuk tahun 2026 berpotensi dievaluasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kemenkeu membuka peluang evaluasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas tersebut.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menegaskan evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh anggaran kementerian/lembaga (K/L).
“Evaluasi ini akan kita lakukan, bukan cuma MBG, semua anggaran K/L itu semuanya dilakukan evaluasi,” ujar Prima di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (3/10).
Prima menjelaskan,anggaran MBG tahun 2026 lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya Rp71 triliun. Hal ini disebabkan target dan kebutuhan program yang lebih tinggi.
Kemenkeu optimistis penyaluran anggaran MBG tahun depan akan lebih cepat dengan perubahan skema pencairan dana sejak April 2025.
Pemerintah tidak lagi menggunakan sistem reimbursement, melainkan transfer di awal berdasarkan rencana atau proposal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 10 hari.
“Kecepatan untuk pencairan saya rasa ini juga akan semakin baik,” kata Prima.
Realisasi serapan anggaran MBG di 2025 mencapai Rp20 triliun dengan 30 juta penerima dan 13 ribu SPPG.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp71 triliun untuk program MBG di 2025.
Badan Gizi Nasional (BGN) sempat mengajukan tambahan anggaran Rp28 triliun, namun belum ada kepastian persetujuan dari kemenkeu.
“Dihitung dulu programnya seperti apa, kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran, dilakukan asesmen oleh DJA,” pungkas Prima.
