Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengumumkan rencana penawaran proyek infrastruktur senilai Rp 200 triliun dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin, daftar proyek yang akan ditawarkan sedang dalam tahap finalisasi. “Mungkin ada satu hal juga yang akan kita coba terbitkan, benar-benar hari ini akan terbit,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025). Daftar tersebut, lanjutnya, disusun bersama kementerian dan lembaga negara terkait.ia menjelaskan, “Bersama teman-teman dari kementerian dan juga lembaga negara lainnya, kita menyiapkan suatu curated list untuk proyek-proyek yang mungkin sudah siap untuk kita tawarkan. Kalau tidak salah nilainya sekitar Rp 200 triliun.”
Kemenko IPK berencana mempublikasikan daftar proyek tersebut melalui situs resmi dan akan memfasilitasi pertemuan antara investor dan penyedia proyek. “kalau mereka (investor) setelah itu mau bertemu dengan penyedia proyeknya, kami sediakan ruangan-ruangan untuk mereka,” ungkap Rachmat.
ICI 2025 akan menyelenggarakan sesi business matching yang dirancang untuk mempertemukan investor dengan pihak yang membutuhkan pendanaan proyek infrastruktur. Rachmat menyatakan, “Tentunya harapan kita setelah kita mengajak berbagai para pemangku kepentingan, kita juga ingin mempertemukan bagaimana caranya bisa terjadi investasi atau paling tidak preliminary discussions atau matching antara teman-teman yang membutuhkan dengan yang menyediakan.”
Kemenko IPK mengundang partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, pengembang, dan penyedia pendanaan, dalam ICI 2025. Forum internasional ini akan diselenggarakan di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.
Ajang ICI 2025 diharapkan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur, serta mendorong peluang bisnis dan investasi. Target partisipasi adalah 3.000 peserta dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, organisasi filantropi, dan lembaga riset.
