PADANG – Sebanyak 5.787 mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) mendapatkan pembekalan khusus jelang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Juni-Desember 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Auditorium UNP pada Rabu (3/6/2026) ini menghadirkan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah.
Dalam arahannya, Anis mendorong para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang aktif menyosialisasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat. Ia menyoroti masih minimnya pemahaman warga mengenai jalur pengaduan jika terjadi pelanggaran, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Anis menegaskan, mahasiswa perlu berperan aktif mengawal persoalan HAM di lapangan. “Jika tidak bisa diselesaikan bersama tokoh masyarakat atau adat setempat, segera laporkan ke perwakilan Komnas HAM Sumbar,” ujarnya.
Kehadiran mahasiswa di lingkungan masyarakat diharapkan mampu memberikan pencerahan mengenai batasan tindakan yang melanggar HAM. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan rasa aman sekaligus sarana edukasi yang lebih efektif.
Rektor UNP, Ir. Krismadinata, Ph.D, turut berpesan agar mahasiswa menjadikan KKN sebagai ruang untuk mempelajari norma dan etika adat setempat. Menurutnya, menghargai kearifan lokal merupakan wujud nyata dalam penghormatan terhadap HAM.
“Manfaatkan masa KKN untuk belajar bersama alam sesuai moto kami, Alam Takambang Jadi Guru. Saya berpesan agar mahasiswa tetap menjaga nama baik almamater serta memanfaatkan momen ini untuk pengembangan kepribadian,” ungkap Krismadinata.
Ketua LPPM UNP, Prof. Anton Komaini, menjelaskan bahwa ribuan mahasiswa tersebut akan disebar ke 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain itu, terdapat 10 mahasiswa yang akan mengikuti program KKN internasional di Bandung serta KKN bilateral di Bengkulu dan Jambi.
Prof. Anton menambahkan bahwa program KKN UNP telah mendapat pengakuan luas serta berbagai penghargaan dari berbagai lembaga. Agenda pembekalan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan UNP, mulai dari Prof. Ganefri, para wakil rektor, hingga kepala sekretariat Komnas HAM perwakilan Sumbar.
