Teheran – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kini telah bergeser dari sekadar perang proksi menjadi konfrontasi langsung. Situasi ini dipandang banyak pihak sebagai keniscayaan sejarah, di mana Iran memosisikan diri sebagai simbol perlawanan global terhadap dominasi AS dan israel.
Bagi para pendukungnya, Iran bukan lagi sekadar negara yang mempertahankan kedaulatan, melainkan representasi harga diri kelompok yang tertindas atau “kaum mustadaafin”. Di mata negara-negara dunia ketiga, Teheran muncul sebagai kekuatan yang berani menantang standar ganda Washington.
Di sisi lain, AS terus menggaungkan nilai-nilai demokrasi. Namun, agresi militer dan sanksi ekonomi yang mereka lancarkan terhadap negara berkembang sering kali dianggap sebagai upaya melanggengkan hegemoni yang mencekik.
Di balik deru mesin perang, realitas pahit menghantui negara-negara dunia ketiga. Data terbaru World Bank per September 2025 menunjukkan kemiskinan ekstrem global masih menjadi luka yang belum mengering.
Sebanyak 808 juta jiwa diperkirakan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2025, dengan mayoritas berada di wilayah rentan konflik. Sub-Sahara Afrika menjadi wilayah dengan beban terberat, di mana sekitar 46 persen populasinya hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.
Kondisi ini diperparah dengan kenaikan standar kemiskinan internasional menjadi US$ 3,00 per hari atau setara Rp47.000. Kebijakan ini memicu lonjakan data statistik penduduk miskin di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kesenjangan ekonomi global ini menjadi bahan bakar ideologis bagi Iran untuk memosisikan diri sebagai pembela pihak yang terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang didominasi Barat. Konflik ini pun kian membelah Timur Tengah menjadi dua kamp besar, yakni “Poros Perlawanan” yang dibangun Iran dan aliansi strategis yang diperkuat AS.
Bagi dunia ketiga, peperangan ini bukan sekadar urusan geopolitik, melainkan ujian bagi tatanan dunia yang dianggap sudah usang dan tidak adil. Iran, dengan segala risikonya, memilih menjadi martir dalam narasi perlawanan terhadap hegemoni global.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terkait posisi Indonesia. Jika setelah Perang Dunia II Soekarno-hatta mampu menempatkan Indonesia di posisi strategis, bagaimana langkah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam menghadapi pusaran perubahan lanskap dunia saat ini?
