Jakarta – Lembaga pemeringkat kredit Moody’s baru saja merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Kabar ini berpotensi memicu efek domino bagi perekonomian nasional.
Salah satu dampaknya adalah potensi kenaikan biaya utang pemerintah dan beban cicilan masyarakat yang semakin berat.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan perubahan outlook ini berisiko meningkatkan biaya utang pemerintah dan menekan ruang fiskal.
“Jika pemerintah menerbitkan Rp830 triliun utang baru, bunganya akan jauh lebih tinggi karena penilaian rating negatif,” ujar Bhima, dikutip dari keterangan tertulisnya.
Menurutnya, jika pemerintah memaksakan penerbitan utang, defisit tahun berjalan dan ke depan bisa makin lebar, bahkan tembus di atas 3 persen.
Dampak ini, lanjut Bhima, tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga langsung menyentuh masyarakat.Cicilan kredit rumah (KPR) hingga kendaraan bermotor akan terasa lebih berat.
Bhima juga mengingatkan bahwa revisi outlook ini dapat menekan minat investasi di pasar keuangan dan sektor riil. Ujungnya, hal ini bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Investasi jadi berkurang di pasar modal, padahal Indonesia butuh investasi untuk menciptakan lapangan kerja.dikhawatirkan gelombang PHK tahun ini makin naik,” jelasnya.
Senada, analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai outlook negatif ini sebagai “lampu kuning” bagi perekonomian nasional.
Menurut Ronny, hal ini menandakan Moody’s melihat adanya peningkatan risiko, baik fiskal, eksternal, maupun institusional di Indonesia.
“Artinya, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada penurunan rating ke depannya,” kata Ronny.
Sinyal ini berpotensi menaikkan biaya pembiayaan negara karena investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi.
“Buat negara yang masih mengandalkan pembiayaan eksternal, sinyal ini penting karena biaya utang bisa ikut naik,” jelas Ronny.
Investor akan meminta risk premium lebih tinggi, seperti yield Surat Berharga Negara (SBN) naik, dan bunga pinjaman luar negeri bisa lebih mahal.
Ronny menambahkan, risiko terbesar dari outlook negatif bukanlah krisis secara langsung, melainkan tekanan yang terjadi secara bertahap.Ia menyoroti potensi meningkatnya volatilitas pasar keuangan dan tertahannya investasi asing.”Investor portofolio akan jadi lebih sensitif, sehingga potensi capital outflow bisa lebih mudah terjadi saat ada guncangan global,” kata Ronny.
Selain itu, persepsi risiko yang naik dapat membuat investasi asing langsung (FDI) menahan diri untuk masuk atau meminta insentif yang lebih besar. Rupiah juga akan lebih rentan volatil karena sentimen akan ikut terbentuk.
Meski demikian, Ronny menekankan bahwa outlook negatif ini masih bersifat peringatan dini. Jika pemerintah bisa mengantisipasi alarm ini, dampaknya tidak akan besar ke perekonomian.
“Intinya, outlook negatif adalah peringatan dini, bukan hukuman. Bisa berbahaya kalau disangkal, justru berguna kalau dijadikan alarm kebijakan,” pungkasnya.
