Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, memberikan respons positif terhadap langkah-langkah awal Menteri keuangan Purbaya yudhi Sadewa dalam pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang diambil menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bergerak aktif dan progresif dalam upaya memperkuat ekonomi nasional.
Nevi menyoroti kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan. Ia menilai kebijakan ini tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi, dikutip dari keterangan tertulisnya.
Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati oleh pengembang besar.
Komisi VI DPR RI akan mendorong agar kebijakan ini diiringi dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN), serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional.Nevi juga menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp75 triliun dari perbankan BUMN.Ia memahami langkah ini sebagai upaya optimalisasi kas negara untuk menjaga belanja negara tetap ekspansif.
“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.
Meski demikian, Nevi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penarikan dana SAL.
“Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas, mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil,” tambahnya.
Terkait rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara, Nevi menilai kebijakan tersebut perlu diseimbangkan antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri.
Ia mendorong agar tarif dirancang adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan roadmap hilirisasi dan transformasi BUMN energi.
“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkas Nevi.
