Yogyakarta – Pemerintah segera membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Lembaga ini dirancang khusus oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pintu tunggal ekspor untuk komoditas strategis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pembentukan DSI menjadi langkah tegas pemerintah memberantas praktik manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing. Selama ini, banyak eksportir batu bara dan sawit (CPO) sengaja melaporkan harga transaksi di bawah nilai pasar demi menekan kewajiban pajak.
“Banyak pengusaha mengirim barang ke luar negeri dengan harga yang dimainkan lebih rendah, atau volumenya dikurangi. Bisa dibilang sebagian diselundupkan,” ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5).
Purbaya membeberkan temuan dari penelusuran terhadap 10 perusahaan CPO skala besar. Pola yang digunakan adalah mengekspor barang ke perusahaan perantara di Singapura dengan harga setengah lebih murah dari harga pasar, untuk kemudian dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga normal.
Praktik culas tersebut menyebabkan devisa hasil ekspor tidak seluruhnya masuk ke Tanah Air. Selain kehilangan potensi devisa, negara juga dirugikan karena penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya.
Sebelum memutuskan membentuk DSI, Purbaya sebenarnya sempat mengusulkan penguatan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. Namun, Presiden Prabowo menilai diperlukan solusi yang lebih komprehensif melalui sistem satu pintu.
Pemerintah menargetkan skema ini mampu menekan manipulasi ekspor secara signifikan. Purbaya memproyeksikan kebijakan tersebut dapat mengerek penerimaan negara dari sektor pajak hingga dua kali lipat.
Nantinya, keuntungan yang diperoleh akan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi nasional. Dana tersebut akan difokuskan pada pembiayaan program pendidikan serta pembangunan di berbagai daerah agar manfaat kekayaan alam Indonesia dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
