BEKASI – Pemerintah bersama PT KAI (Persero) berkomitmen mempercepat pembangunan jalur ganda empat (double-double track/DDT) di lintas Manggarai–Cikarang. Proyek ini mendesak dilakukan untuk memisahkan operasional kereta jarak jauh dan kereta rel listrik (KRL) guna meningkatkan keselamatan serta efisiensi perjalanan.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pembangunan jalur tersebut akan dilakukan melalui skema investasi gabungan antara pemerintah dan PT KAI. Ia menegaskan, ke depannya Kementerian Perhubungan akan memfokuskan diri sebagai regulator, sementara pengelolaan seluruh prasarana perkeretaapian akan diserahkan sepenuhnya kepada PT KAI.
“Kami akan menyesuaikan kembali rencana pembangunan DDT dengan kondisi terbaru, di mana pengelolaan prasarana akan beralih ke PT KAI,” ujar Dudy saat meninjau Stasiun Bekasi Timur, Rabu, 29 April 2026.
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pengalihan pengelolaan prasarana tersebut.
Saat ini, jalur empat lajur baru tersedia untuk rute Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi. Sementara itu, rute Bekasi hingga Cikarang masih menggunakan jalur ganda (double track) biasa. Kondisi ini dinilai belum ideal mengingat koridor tersebut merupakan jalur vital yang sangat padat.
Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Deddy Herlambang, menekankan bahwa pemisahan jalur sangat krusial untuk menekan risiko kecelakaan, seperti insiden yang terjadi antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April lalu.
Menurut Deddy, perbedaan pola operasional antara kereta antarkota yang tidak berhenti di setiap stasiun dengan KRL yang melayani seluruh stasiun, memicu kerentanan gangguan perjalanan. Pemisahan jalur, termasuk untuk kereta barang, diyakini dapat mengurai potensi hambatan (bottleneck) di lintas Jakarta–Cikarang.
Meski desain teknik terinci (DED) telah disusun, realisasi proyek ini hingga kini masih terhambat oleh masalah pendanaan. Deddy mengingatkan bahwa tanpa percepatan infrastruktur, risiko gangguan operasional dan kecelakaan akan terus membayangi sistem perkeretaapian di wilayah tersebut.
