Jakarta – Pemerintah memastikan tidak akan melonggarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga hartarto, usai rapat koordinasi terbatas di kantornya, Senin (16/3/2026).
Airlangga menyatakan pemerintah akan fokus pada optimalisasi dan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian global, termasuk potensi dampak konflik geopolitik terhadap ekonomi nasional.
“Arahan Bapak presiden kita harus jaga defisit di 3 persen,” kata Airlangga.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian besar diminta menghitung potensi efisiensi belanja yang bisa dilakukan.
Namun, Airlangga menyebut besaran efisiensi masih belum final dan menunggu keputusan Presiden Prabowo.
Airlangga juga membantah kabar pemerintah akan memperlebar defisit APBN atau menerbitkan Perppu untuk mengatasi tekanan fiskal.
Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Jadi supaya defisit tidak meningkat, maka perlu disiplin fiskal. Bahkan kondisi idealnya adalah balance budget,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk mengantisipasi konflik global yang berkepanjangan.
“Selama perang belum mencapai 5 bulan,kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan tetap menjaga maksimum defisit di 3 persen,” pungkas Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN masih kuat menyerap kenaikan harga minyak global.
