Jakarta – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota berhasil mengamankan alokasi bantuan sebanyak 210 unit Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk tahun 2026. Kepastian ini didapat setelah Bupati Limapuluh Kota, Safni, melakukan lobi intensif ke kementerian terkait.
Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai nagari.
Bupati Safni menegaskan bahwa bantuan ini merupakan harapan baru bagi ratusan kepala keluarga di wilayahnya. Menurutnya,kehadiran negara sangat penting untuk memastikan masyarakat tinggal di hunian yang aman dan bermartabat.
“Ini bukan hanya soal 210 unit rumah, tapi tentang bagaimana negara hadir untuk memastikan masyarakat kita tinggal di rumah yang layak. Kami tidak akan berhenti di sini, perjuangan akan terus berlanjut karena masih ada 1.090 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan,” ujar Bupati Safni saat berkunjung ke kantor Kementerian PKP, Jumat (10/4/2026).
Bupati menjelaskan, permohonan tambahan bantuan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui Kepala biro Hukum Kementerian PKP, yenita Sari. Ia mengakui bahwa proses mendapatkan alokasi ini memerlukan komunikasi intensif serta argumentasi berbasis data yang kuat untuk meyakinkan pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum Kementerian PKP, Yenita Sari, menyambut baik langkah proaktif Pemkab Limapuluh Kota. Ia menilai kehadiran langsung Bupati Safni menunjukkan keseriusan daerah dalam memperjuangkan kebutuhan warganya.
“Kami akan mengawal permohonan ini kepada Bapak Menteri, Maruarar Sirait,” ucap Yenita.
Program BSPS sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan yang mendorong partisipasi aktif warga dalam perbaikan hunian.
