Padang – Koordinasi dengan pemerintah pusat menunjukkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Sumatera Barat memiliki kesamaan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di masa lalu.
“RPJP menetapkan 6 visi, 8 misi, 17 kebijakan, dan 45 indikator,” ujar Anggota DPRD Sumbar HM Murnas, Sabtu (6/7/2024).
Dari 45 indikator tersebut, 36 ditetapkan oleh pemerintah pusat dan 9 merupakan kearifan lokal. Dua indikator utama yang menjadi fokus adalah peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengurangan kemiskinan.
“Mencapai visi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas 2045 menjadi tantangan karena banyak kendala, seperti sulitnya mencari investor akibat persoalan tanah dan perizinan,” jelas Murnas.
Selain itu, kucuran dana pusat yang minim juga menjadi penghambat. Murnas menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara provinsi, kota, dan kabupaten untuk mewujudkan RPJP.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Semua elemen harus memiliki visi yang sama untuk mencapai Indonesia Emas,” tegas Murnas.
RPJP tersebut harus selesai dibahas sebelum Pilkada 2024. “Jika tidak dibahas, Pilkada di Sumbar tidak akan bisa digelar. Ini akan menjadikan Sumatera Barat sebagai satu-satunya daerah yang tidak mengikuti Pilkada serentak,” imbuh Murnas.
