JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, nevi Zuairina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif terkait penetapan tarif impor baru oleh Amerika Serikat. Kebijakan yang dinilai dapat mengancam perekonomian nasional ini, khususnya bagi pelaku usaha ekspor dan UMKM, menjadi sorotan utama.
Nevi menjelaskan, tarif baru sebesar 32% yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025 oleh Presiden AS Donald Trump, berpotensi memukul sektor ekspor Indonesia.”Kebijakan ini jelas akan berdampak signifikan terhadap perekonomian indonesia, terutama pelaku usaha ekspor, termasuk UMKM.Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri nasional,” tegas Nevi di Jakarta,Kamis (10/7/2025).
Politisi PKS tersebut mengungkapkan bahwa langkah proteksionis AS ini didasari oleh defisit perdagangan yang dialami negara tersebut. Data Biro Sensus AS menunjukkan total perdagangan barang antara kedua negara pada 2024 mencapai USD 38,3 miliar. Ekspor AS ke Indonesia tercatat sebesar USD 10,2 miliar, sementara impor dari Indonesia mencapai USD 28,1 miliar, sehingga AS mengalami defisit sebesar USD 17,9 miliar.
Nevi melihat adanya peluang yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Ia mendorong percepatan ratifikasi perjanjian dagang internasional seperti IJEPA dan AANZFTA, serta mendorong perjanjian lainnya seperti IEU-CEPA, IPEF, dan India-Indonesia CEPA. “Perluasan pasar global bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan,” ujarnya.
Selain itu, Nevi juga menekankan pentingnya penyusunan peta jalan strategi ekspor jangka menengah dan panjang. Strategi ini, menurutnya, harus mencakup pembangunan pusat logistik dan kawasan industri berorientasi ekspor ke negara-negara non-AS, diversifikasi pasar ke India, Afrika, dan Timur Tengah, serta percepatan transformasi industri berbasis teknologi dan nilai tambah.
Nevi juga mendorong pemerintah untuk proaktif dalam menegosiasikan preferential treatment bagi produk unggulan nasional seperti tekstil ramah lingkungan, komponen elektronik, dan hasil pertanian olahan. Pendekatan ini dinilai akan memperluas pasar sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan eksportir.
“Diplomasi dagang harus diarahkan pada negara-negara mitra strategis seperti AS, Uni Eropa, India, dan negara-negara teluk demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri nasional di tengah ketegangan geopolitik,” tutup Nevi pada Kamis (10/7/2025).
