Makkah – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat mitigasi risiko jelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Fase ini dinilai menjadi titik paling krusial karena melibatkan mobilisasi jutaan jemaah dalam waktu bersamaan.
Anggota Timwas Haji DPR RI, M. Nasir Djamil, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas kendala operasional tahun lalu. Saat itu, banyak jemaah lansia yang dilaporkan telantar setelah mabit di Muzdalifah karena kesulitan mengakses tenda di Mina.
“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ungkap Nasir usai Rapat Koordinasi di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).
Nasir menilai lemahnya koordinasi di lapangan sering kali menjadi pemicu kepanikan jemaah. Ia meminta petugas kloter, ketua rombongan, hingga ketua regu meningkatkan fungsi pendampingan secara maksimal.
Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti skema murur dan tanazul yang kerap tidak berjalan sesuai rencana. Menurutnya, kemacetan parah di lapangan sering memaksa jemaah lansia atau disabilitas turun dari bus, meskipun sebenarnya mereka diprioritaskan mengikuti skema murur.
“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” jelasnya.
Nasir menegaskan, sisa waktu yang tersedia harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat simulasi dan pengendalian di lokasi. Ia berharap setiap kesalahan teknis di Armuzna dapat diminimalisasi demi menjamin kenyamanan jemaah.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pimpinan DPR, Komisi VIII, Menko PMK Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.
