Jakarta – Koordinasi Menteri Keuangan Purbaya dinilai belum membuahkan hasil nyata. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti,Trubus Rahardiansyah,menyoroti hal tersebut.
Menurut Trubus, koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang sering dilakukan Purbaya masih sebatas formalitas. Belum ada arah kebijakan yang jelas.”Belum. Itu karena nggak cukup. Itu hanya bisa saja karena memang sekadar tupoksi, melaksanakan tupoksinya saja,” ujar Trubus dalam program Dua Sisi tvOne, Kamis (6/11/2025).
Trubus menilai,pertemuan atau penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dengan kementerian lain tidak otomatis mencerminkan koordinasi yang baik.
Koordinasi yang efektif, lanjutnya, seharusnya menghasilkan peta jalan atau roadmap yang dipahami publik. Bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Sebuah koordinasi itu tidak semata-mata teken-teken, tidak semata-mata kemudian ada MoU-an, tetapi bagaimana kemudian ini menghasilkan output apa, ini menghasilkan nantinya apa,” jelasnya.
Trubus bahkan menyebut langkah Menteri Keuangan masih sebatas strategi komunikasi politik. “Sampai hari ini apa yang kita tahu bahwa Pak Purbaya hanya menyampaikan yang namanya authentic populism,” katanya.
Terkait koordinasi lintas lembaga dan daerah dengan Kementerian Keuangan, Trubus menegaskan bahwa koordinasi dalam konteks kebijakan publik memiliki makna yang lebih luas.
Koordinasi seharusnya mencakup hubungan komprehensif antara lembaga yang memimpin dengan lembaga mitra. Termasuk menghadirkan kebaruan, menentukan masalah, dan mencari solusi bersama.
Trubus juga menyoroti langkah Purbaya yang hanya menyampaikan persoalan dana mengendap di kas daerah. Hal itu dinilai belum menyentuh akar persoalan.
“Ketika Pak Purbaya menyentil itu, terjadilah situasi yang panas. Makanya 18 gubernur itu datang mengguduk ke kantornya,” ujar trubus.
Lebih lanjut, Trubus menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini bukanlah hal baru. Melainkan kelanjutan dari kebijakan era Sri Mulyani.
