PerbankanRegulasi

Wacana Interpelasi Gubernur Sumbar, DPRD Juga Pertanyakan Soal Bank Nagari

×

Wacana Interpelasi Gubernur Sumbar, DPRD Juga Pertanyakan Soal Bank Nagari

Sebarkan artikel ini
Bank Nagari
Bank Nagari

Padang – Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat tak hanya berencana melakukan interpelasi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengenai seringnya kunjungan ke luar negeri.

Namun, juga bakal mempertanyakan persoalan Bank Nagari.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebut, awalnya interpelasi hanya mengenai perjalanan Gubernur ke luar negeri, namun pihaknya juga bakal meminta penjelasan Gubernur Sumbar terkait Bank Nagari.

“Semula hak interpelasi untuk meminta penjelasan terhadap kebijakan gubernur yang sering ke luar negeri, namun Gerindra juga berencana meminta penjelasan terhadap persoalan bank Nagari,” kata Supardi di Padang, Minggu 22 Desember 2019.

Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang terjadi usai Bank Nagari diputuskan dikonversi menjadi Bank Syariah.

Hal yang paling disoroti, kata Supardi adalah mengenai pemilihan Direksi Bank Nagari yang saat ini tengah berjalan.

Pasalnya, menurut Supardi, kelima calon Direksi Bank Nagari yang diajukan pemegang saham tidak satupun yang berpengalaman dibidang perbankan Syariah.

Hal itu pun katanya tidak sejalan dengan langkah konversi Bank Nagari menjadi Syariah.

“Pemprov Sumbar adalah pemilik saham terbesar di Bank Nagari. Makanya, kita akan minta penjelasan gubernur soal persoalan Bank Nagari ini,” kata Supardi.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade pun mengakui jika rencana hak interpelasi yang digulirkan terhadap Gubernur Sumbar tidak hanya sebatas persoalan yang ke luar negeri.

“Ada persoalan lain, seperti Bank Nagari. Ini kita serahkan kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat,” sebut Andre.

Sebelumnya, Andre Rosiade selaku Ketua DPD Gerindra Sumbar memerintahkan agar Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar untuk menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar.

Andre menilai, seringnya perjalanan Gubernur Sumbar ke luar negeri, tidak membuahkan hasil bagi Sumbar.

Selain itu, untuk diketahui, pada RUPS Bank Nagari akhir November 2019 lalu, pemegang saham memutuskan agar Bank Nagari dikonversi menjadi Syariah.

Bertepatan dengan keputusan itu, pemegang saham juga mengajukan lima calon Direksi Bank Nagari untuk periode 2020-2024 mendatang.

Adapun kelima calon Direksi Bank Nagari itu diantaranya, M Irsyad (Direktur Keuangan) diajukan menjadi Direktur Utama, Irwan Zuldani (Pemimpin Cabang Utama) diajukan menjadi Direktur Kredit dan Syariah, Indra Rivai (Pemimpin Divisi SDM) diajukan menjadi Direktur Keuangan, Syafrizal (Direktur Operasional) diajukan kembali menjadi Direktur Operasional dan Restu Wirawan (Pemimpin Divisi Kredit Komersial) diajukan menjadi Direktur Kepatuhan.

Namun, dari penelusuran rekam jejak para calon, tidak satupun calon Direksi tersebut pernah mengecap pengalaman dibidang perbankan Syariah.

Padahal, kelima Direksi Bank Nagari terpilih kedepan akan memikul tugas mengalihkan Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah seutuhnya, paling lambat akhir tahun 2021 mendatang.

Kemudian, pengajuan calon Direksi yang hanya berjumlah lima orang itu, berbeda dibandingkan biasanya.

Dimana, biasanya, masing-masing jabatan Direksi diajukan dua orang oleh pemegang saham.

Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.

growin’-by-mandiri-sekuritas-kini-ada-di-livin’-by-mandiri,-nasabah-bisa-investasi-saham
Perbankan

Integrasi Growin’ by Mandiri Sekuritas di Livin’ by Mandiri memudahkan nasabah berinvestasi saham kapan saja dan di mana saja. Platform ini menawarkan fitur lengkap, termasuk pembukaan RDN, pemantauan portofolio, dan deposit/penarikan.

Tanggapan Jokowi Soal Prabowo Usulkan 44 Kementerian
News

Presiden Jokowi enggan mengomentari rencana Prabowo membentuk 44 kementerian. Ia menegaskan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Menurut laporan Tempo, Prabowo akan menambah 6 kementerian koordinator dan memecah beberapa kementerian teknis.

Kejar Pertumbuhan Perekonomian 8%, eksekutif Wajib Lakukan Hal Ini!
News

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025 dengan fokus pada peningkatan SDM dan industrialisasi. Program-program seperti pemberian makanan gratis terbukti berkontribusi pada peningkatan kecerdasan masyarakat.