Jakarta – Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat menyatakan, jika sekitar 85 persen Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih minim akan keterbukaan informasi kepada publik.
Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi mengungkapkan, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan jelas mengatur secara khusus mengenai keterbukaan informasi dalam tubuh BUMN.
Dikatakan Cecep, berdasarkan catatan KIP dan hasil monitoring pihaknya ke BUMN yang dirilis Desember 2019 lalu, terungkap hanya 1 persen BUMN yang berkategori informatif.
Kemudian, 1 persen menuju informatif, 7 persen cukup informatif, 6 persen kurang informatif, dan 85 persen tidak informatif.
“Paling banyak tidak informatif. Monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi memperlihatkan ada sekitar 85 persen BUMN yang tidak informatif,” kata Cecep Suryadi di Jakarta, Jumat 17 Januari 2020 kemarin.
Cecep menyebut, tingkat kepatuhan BUMN dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dinilai sangat rendah.
Ia pun menilai, BUMN masih jauh dari penerapan prinsip keterbukaan informasi, terutama dalam aspek menyampaikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat.
Termasuk misalnya BUMN yang tidak menyiapkan daftar informasi publik yang seharusnya diperbaharui secara berkala dan berkelanjutan.
“Ada lebih 90 BUMN yang belum mengumumkan rencana kerja dan anggarannya. BUMNtersebut tidak menyiapkan/mengembangkan sistem yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengetahui apa rencana yang sedang dilakukan. Padahal aspek ini sangat penting,” jelas Cecep.
Padahal, menurut Cecep, keterbukan informasi kepada publik merupakan salah satu upaya untuk menutup celah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan praktek korupsi.
Akibat tidak transparannya informasi, maka menurutnya, celah atau peluang pennyalahgunaan anggaran dan sebagainya semakin terbuka seperti halnya kasus Jiwasraya yang mencuat beberapa waktu belakangan.
“Beberapa kasus korupsi yang mengemuka belakangan akibat tidak transparannya pengelolaan BUMN,” jelas Cecep.
Selain itu, Cecep mengapresiasi langkah yang diambil oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan pembenahan terhadap sejumlah BUMN.
Ia berharap, kebijakan yang diambil Erick harus dilakukan secara komprehensif.
“Kementrian BUMN melakukan pembenahan di tubuh BUMN harus dilakukan secara komprehensif dan inilah momentum strategis,” tutup Cecep.
